Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, dan menegaskan pentingnya integritas bagi seluruh jajaran kepala daerah di Indonesia.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Tito menekankan bahwa tindakan korupsi tidak dapat ditoleransi, terutama di tingkat pemerintahan daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Beberapa poin utama yang disorot oleh Mendagri antara lain:
- Penegakan hukum yang konsisten terhadap pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi.
- Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran daerah.
- Penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk peran Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pemberian sanksi tegas bagi pejabat yang melanggar kode etik dan peraturan perundang‑undangan.
Tito juga mengajak seluruh gubernur, walikota, dan bupati untuk melakukan evaluasi internal dan memastikan bahwa sistem akuntabilitas di lingkungan masing‑masing berfungsi secara optimal. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kasus OTT ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat integritas dan menegakkan prinsip good governance.
