Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Presiden Megawati Soekarnoputri menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang digerakkan oleh protes kenaikan harga pangan. Demonstrasi yang berlangsung damai itu tiba‑tiba dihadang aparat keamanan, memicu pertanyaan serius dari Ketua Presiden mengenai prosedur penyekatan dan kebebasan berpendapat.
Namun, dalam proses berlangsung, aparat keamanan menghalangi akses jalan utama, menutup pintu gerbang kampus, dan menegur peserta aksi dengan peringatan keras. Beberapa mahasiswa dilaporkan dipaksa menghentikan aksi dan dipindahkan ke area yang lebih jauh dari pusat kampus.
Megawati menilai penyekatan tersebut tidak proporsional. Dalam pernyataan resmi, ia menekankan pentingnya ruang gerak bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi, terutama ketika isu-isu ekonomi menyentuh lapisan masyarakat luas. Ia menambahkan:
- Penegakan hukum harus seimbang dan tidak menghambat hak konstitusional untuk bersuara.
- Pemerintah perlu menanggapi secara konstruktif, bukan menutup jalur dialog.
- Penanganan krisis pangan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menertibkan aksi publik.
Reaksi dari pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan penyekatan dilakukan demi keamanan dan ketertiban umum, mengingat potensi kerumunan yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas serta risiko benturan antara demonstran dan kendaraan. Namun, pernyataan tersebut belum memberikan penjelasan rinci mengenai dasar hukum yang dijadikan acuan.
Pengamat politik menilai bahwa ketegangan ini mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen akademik yang semakin vokal. Mereka menilai bahwa kebijakan ekonomi, terutama kenaikan harga pangan, menjadi pemicu utama ketidakpuasan, sehingga aksi mahasiswa bukan sekadar protes simbolik melainkan panggilan nyata untuk reformasi kebijakan.
Ke depannya, Megawati mengharapkan adanya dialog terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, dan perwakilan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa dialog konstruktif akan memperkuat kepercayaan publik serta memastikan kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
