Setapak Langkah – 13 Mei 2026 | Seorang hakim yang memimpin persidangan kasus pengadaan perangkat Chromebook untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkap adanya markup yang signifikan pada harga per unit. Menurut pernyataan hakim, setiap Chromebook dibeli dengan selisih harga sekitar Rp 4 juta lebih tinggi dibandingkan harga pasar, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 5,2 triliun.
Kasus ini bermula ketika audit internal menemukan perbedaan harga yang tidak dapat dijelaskan antara penawaran resmi dan faktur pembelian. Penyelidikan lanjutan mengarah pada proses tender yang dipertanyakan, termasuk keterlibatan sejumlah pemasok yang diduga menerima keuntungan berlebih.
Data utama yang terungkap:
- Jumlah unit Chromebook yang dibeli: sekitar 1,3 juta unit.
- Markup per unit: Rp 4.000.000.
- Total kerugian negara: diperkirakan Rp 5,2 triliun.
- Harga pasar rata‑rata per unit: sekitar Rp 3,5 juta.
- Harga yang dibayarkan pemerintah: sekitar Rp 7,5 juta per unit.
Hakim menilai bahwa selisih harga tersebut tidak dapat dibenarkan secara teknis maupun administratif, dan menuntut pertanggungjawaban dari pejabat terkait serta perusahaan pemasok. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengadaan publik untuk mencegah terulangnya praktik serupa.
Pihak Kemendikbudristek menyatakan akan meninjau kembali seluruh kontrak yang terkait dan berkoordinasi dengan lembaga antikorupsi untuk memastikan prosedur yang tepat. Sementara itu, para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa kasus semacam ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan menambah beban fiskal negara.
Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dikenai sanksi pidana serta pengembalian dana kepada negara. Proses hukum masih berjalan, dan keputusan akhir diharapkan akan memberikan preseden penting bagi tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor publik.
