Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Pemerintah baru-baru ini menghentikan program Makan Bersama Gratis (MBG) selama libur sekolah, menimbulkan protes dari kalangan pengamat ekonomi. Asosiasi Pengelola Program MBG (GAPEMBI) menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak sosial‑ekonomi yang lebih luas.
GAPEMBI menyoroti dua masalah utama yang menurut mereka belum terselesaikan: tata kelola program dan kepastian regulasi. Tanpa kerangka kerja yang jelas, pelaksanaan MBG rentan terhadap inefisiensi, penyalahgunaan anggaran, serta ketidakmerataan manfaat di antara wilayah.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan GAPEMBI:
- Tata kelola yang lemah – koordinasi antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan sekolah masih terfragmentasi, sehingga alur distribusi makanan tidak konsisten.
- Kepastian regulasi – belum ada peraturan definitif yang mengatur standar kualitas, mekanisme audit, serta sanksi bagi pelanggaran.
- Dampak pada anak‑anak – penghentian sementara selama libur dapat menambah beban gizi bagi siswa yang bergantung pada MBG sebagai sumber protein utama.
GAPEMBI mengusulkan langkah‑langkah berikut untuk memperbaiki program:
- Menyusun regulasi terpadu yang memuat standar operasional, mekanisme monitoring, dan mekanisme evaluasi berkala.
- Menguatkan unit koordinasi lintas kementerian yang bertanggung jawab atas alokasi dana dan distribusi makanan.
- Menetapkan mekanisme transparansi publik, termasuk laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Mengintegrasikan program MBG dengan inisiatif gizi sekolah lainnya untuk memastikan kesinambungan selama libur.
Para ahli ekonomi menilai bahwa perbaikan tata kelola dan regulasi tidak hanya akan meningkatkan efektivitas MBG, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial pemerintah. Jika masalah‑masalah tersebut dapat diatasi, program MBG berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan gizi di kalangan pelajar.
