Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan terkait dugaan praktik pemerasan dalam proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di provinsi Bali. Menurut hasil penyelidikan, petugas imigrasi meminta sejumlah uang tambahan yang tidak tercantum dalam biaya resmi, dengan tarif yang bervariasi antara Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta per permohonan.
Berikut adalah rentang tarif yang dilaporkan oleh KPK:
- Rp100.000 – Rp500.000 untuk permohonan sederhana.
- Rp500.001 – Rp1.000.000 untuk permohonan dengan dokumen tambahan.
- Rp1.000.001 – Rp2.500.000 untuk kasus yang dianggap “rumit” atau membutuhkan percepatan.
Praktik pemerasan ini biasanya dilakukan secara tertutup, di mana petugas menghubungi pemohon secara pribadi dan menuntut pembayaran di luar jalur resmi. Korban yang menolak pembayaran berisiko mengalami penundaan atau bahkan penolakan permohonan izin tinggal.
KPK menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidik telah mengumpulkan bukti berupa saksi, rekaman telepon, serta dokumen pendukung lainnya untuk menindaklanjuti kasus ini.
Pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum memberikan komentar resmi terkait temuan KPK. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi lebih lanjut dan perlindungan bagi korban yang melaporkan praktik korupsi.
Jika terbukti, petugas yang terlibat dapat dikenai sanksi administratif, pemecatan, hingga tuntutan pidana. KPK juga berjanji akan mempercepat proses penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada publik demi menegakkan akuntabilitas di sektor keimigrasian.
