Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Kejaksaan Agung (KPK) telah mengirim surat resmi kepada Menteri Perhubungan, Dody Hanggodo, meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan anggota keluarganya dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat.
KPK menekankan bahwa proses klarifikasi ini bersifat administratif dan tidak mengasumsikan adanya pelanggaran hukum sebelum hasil penyelidikan selesai. Namun, lembaga anti‑korupsi menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan resmi pejabat publik, terutama yang melibatkan penggunaan dana dan fasilitas pemerintah.
Berikut beberapa poin penting yang dicantumkan dalam surat KPK:
- Waktu dan tujuan perjalanan dinas ke AS pada bulan Mei 2024.
- Identitas anggota keluarga yang diduga ikut serta.
- Rincian biaya yang dikeluarkan selama perjalanan, termasuk tiket pesawat dan akomodasi.
- Ketentuan peraturan perundang‑undangan yang mengatur kehadiran pihak non‑pejabat dalam perjalanan dinas.
Menteri Dody Hanggodo melalui kantor jabatannya menyatakan akan memberikan penjelasan lengkap dalam waktu 14 hari kerja sejak surat KPK diterima. Menteri menegaskan bahwa semua anggota keluarganya tidak terlibat dalam penggunaan anggaran negara untuk keperluan pribadi, dan bahwa perjalanan tersebut sepenuhnya berlandaskan agenda kerja resmi kementerian.
Jika klarifikasi tidak memuaskan, KPK berhak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, termasuk audit keuangan dan pemeriksaan dokumen perjalanan. Penyidikan semacam ini biasanya melibatkan tim khusus yang memeriksa bukti-bukti pendukung, seperti tiket, agenda resmi, serta laporan keuangan terkait.
Kasus ini menambah daftar kontroversi yang melibatkan pejabat publik dalam penggunaan sumber daya negara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemerintahan.
