Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kartanegara, Rita Widyasari, pada tanggal 3 Juni 2026. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menggali dugaan hubungan antara sang mantan pejabat daerah dengan tiga perusahaan yang diduga memiliki kepentingan dalam proyek‑proyek pemerintahan daerah.
Rita Widyasari dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sehingga fokus penyelidikan adalah pada potensi konflik kepentingan, aliran dana, dan peran perusahaan-perusahaan tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa di wilayah Kartanegara.
Berikut ini tiga perusahaan yang menjadi objek penyelidikan KPK:
- PT. Sinar Utama Sejahtera
- PT. Bumi Jaya Persada
- PT. Mandiri Infrastruktur
KPK menyoroti beberapa poin penting yang akan menjadi bahan pertanyaan selama pemeriksaan, antara lain:
- Apakah ada indikasi pemberian fasilitas khusus atau kemudahan administratif kepada ketiga perusahaan tersebut?
- Bagaimana proses seleksi dan penetapan pemenang tender yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut?
- Apakah terdapat aliran dana yang tidak sesuai dengan prosedur keuangan daerah?
Berikut rangkaian waktu singkat terkait proses pemeriksaan:
| Tanggal | Kegiatan |
|---|---|
| 3 Juni 2026 | Pemeriksaan saksi Rita Widyasari di kantor KPK |
| 5 Juni 2026 | Penyusunan laporan awal dan permintaan dokumen tambahan |
| 10 Juni 2026 | Pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen keuangan daerah |
Hingga kini, KPK belum mengumumkan hasil temuan akhir. Namun, para pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menambah tekanan pada pemerintah daerah dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan anggaran publik.
Jika terbukti ada pelanggaran, pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau bahkan proses pidana sesuai dengan Undang‑Undang Pemberantasan Korupsi.
