Setapak Langkah – 19 Agustus 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat panggilan kepada Harun Abdul Khafizh, yang dikenal dengan inisial HAK, sebagai saksi dalam sebuah penyidikan yang tengah berlangsung di Provinsi Jawa Tengah. Panggilan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap jaringan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta.
Harun Abdul Khafizh, yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, diperkirakan memiliki informasi penting terkait alur dana dan proses pengadaan yang menjadi fokus penyelidikan. Menurut sumber internal KPK, saksi ini diharapkan dapat memberikan keterangan terkait pertemuan, dokumen, atau komunikasi yang terkait dengan kasus tersebut.
Berikut rangkaian kronologis terkait panggilan ini:
- 22 Agustus 2026: KPK menerima laporan awal mengenai dugaan penyalahgunaan dana proyek infrastruktur di wilayah Jawa Tengah.
- 30 Agustus 2026: Tim penyidik mengidentifikasi Harun Abdul Khafizh sebagai figur kunci yang memiliki akses ke data keuangan dan agenda rapat DPRD.
- 5 September 2026: Surat panggilan resmi diterbitkan, menugaskan Harun Abdul Khafizh untuk hadir di kantor KPK pada 10 September 2026.
Pihak KPK menegaskan bahwa panggilan saksi tidak serta-merta menandakan keterlibatan langsung dalam tindakan korupsi, melainkan merupakan langkah prosedural untuk mengumpulkan bukti dan memperkuat basis fakta penyelidikan.
Jika Harun Abdul Khafizh tidak memenuhi panggilan atau memberikan keterangan yang tidak kooperatif, KPK berhak mengambil tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan KPK yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat provinsi.
