Setapak Langkah – 22 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan yang melarang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tulungagung untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.
- Meminimalisir risiko melarikan diri atau menghindari proses penyelidikan. Kepala OPD yang berada di luar wilayah dapat sulit dijangkau bila diperlukan untuk memberikan keterangan atau dokumen penting.
- Menjaga konsistensi kehadiran dalam proses audit dan pemeriksaan. Ketersediaan fisik pejabat daerah memudahkan auditor melakukan verifikasi lapangan secara langsung.
- Mencegah potensi kolusi dengan pihak luar. Perjalanan ke luar kota dapat membuka peluang untuk berkoordinasi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rangka menutupi dugaan tindak pidana korupsi.
KPK menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak perjalanan pribadi, melainkan sebagai langkah preventif yang bersifat sementara hingga proses investigasi atau audit selesai. Selama periode tersebut, kepala OPD diharapkan tetap berada di dalam wilayah Kabupaten Tulungagung dan dapat dihubungi secara langsung oleh tim pengawas.
Selain itu, KPK mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana, sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta untuk mendukung penuh pelaksanaan kebijakan ini dengan menyediakan fasilitas akomodasi dan logistik yang memadai bagi para pejabat yang terlibat.
Dengan langkah ini, KPK berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana publik di tingkat daerah, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa setiap pejabat publik wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.
