Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi tegas agar pemerintah segera menghentikan program latihan militer yang diwajibkan bagi calon manajer Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Rekomendasi tersebut didasarkan pada penilaian bahwa latihan militer tidak relevan dengan tugas utama manajer koperasi desa, yang lebih bersifat administratif, ekonomi, dan sosial.
Dalam pernyataannya, Komnas HAM menyoroti beberapa poin penting:
- Latihan militer dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, terutama bila melibatkan warga sipil yang belum memiliki latar belakang militer.
- Program KDKMP dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengelolaan koperasi, bukan untuk menyiapkan tenaga militer.
- Penerapan latihan militer dapat mengalihkan fokus calon manajer dari kompetensi manajerial ke keterampilan militer yang tidak diperlukan.
Komnas HAM juga menekankan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan persepsi diskriminatif, mengingat tidak semua calon manajer memiliki kemampuan fisik atau mental untuk menjalani pelatihan militer. Hal ini berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam program koperasi desa, yang pada gilirannya menghambat pencapaian target pembangunan ekonomi lokal.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan akan meninjau kembali kebijakan yang ada. Menteri terkait menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan desa tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan inklusivitas.
Berbagai organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja menyambut baik langkah Komnas HAM. Mereka menilai bahwa penghentian latihan militer akan membuka peluang lebih luas bagi warga desa, terutama perempuan dan kelompok rentan, untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan koperasi tanpa harus melewati persyaratan fisik yang tidak relevan.
Jika rekomendasi ini diimplementasikan, diharapkan proses seleksi calon manajer KDKMP dapat lebih fokus pada kualifikasi teknis, kemampuan manajerial, dan pemahaman tentang ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan.
Secara keseluruhan, langkah Komnas HAM mencerminkan upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan publik, sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil sektor ekonomi desa, bukan pada standar militer yang tidak relevan.
