Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menahan penyesuaian tarif cukai rokok hingga tahun 2027. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kestabilan fiskal dan melindungi konsumen dari kenaikan harga rokok yang mendadak.
Usulan penahanan cukai rokok muncul dalam konteks inflasi global yang masih tinggi serta tekanan pada daya beli masyarakat. Menurut Menteri Keuangan, menunda kenaikan tarif cukai selama empat tahun ke depan akan memberikan ruang bagi industri tembakau untuk menyesuaikan diri, sekaligus memungkinkan pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan lain.
Beberapa poin penting yang disorot dalam rapat Komisi XI antara lain:
- Stabilisasi harga rokok untuk menghindari beban tambahan pada konsumen berpenghasilan rendah.
- Memberikan waktu bagi industri rokok mengimplementasikan teknologi produksi yang lebih efisien.
- Menjaga pendapatan negara dari cukai rokok tetap optimal sambil menunggu penyesuaian tarif selanjutnya.
- Memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana tambahan untuk program kesehatan dan anti tembakau di masa mendatang.
Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa dukungan Komisi XI tidak berarti menolak upaya pengendalian konsumsi rokok, melainkan menyeimbangkan antara kebijakan kesehatan publik dan kebutuhan fiskal negara. Ia menambahkan bahwa DPR siap melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana cukai.
Jika kebijakan ini diterapkan, diperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok akan tetap berada pada kisaran Rp 30-35 triliun per tahun selama periode penahanan, dengan potensi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya ketika penyesuaian tarif kembali dilakukan.
Langkah ini juga mendapat respons positif dari sejumlah pihak industri, yang menilai kebijakan penahanan cukai memberikan kepastian investasi dan mengurangi risiko penurunan volume penjualan akibat harga yang terlalu tinggi.
Namun, organisasi kesehatan masyarakat tetap mengingatkan pentingnya upaya edukasi dan program berhenti merokok untuk menurunkan prevalensi perokok di Indonesia. Mereka berharap kebijakan fiskal dapat diiringi dengan strategi non-fiskal yang kuat.
Dengan dukungan Komisi XI DPR, usulan Purbaya Yudhi Sadewa kini berada pada posisi yang lebih kuat untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno DPR dan kemudian disahkan menjadi kebijakan resmi.
