Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa hingga kini tidak ada surat perintah mendadak (surpres) dari Istana Negara mengenai pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja komisi pada Senin, sebagai respons atas beredarnya spekulasi di media sosial.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh Komisi III DPR:
- Tidak ada surat perintah resmi (surpres) dari Istana terkait pergantian Kapolri.
- Setiap perubahan pimpinan kepolisian harus melalui prosedur hukum dan politik yang jelas.
- Komisi III siap memantau proses seleksi dan pengangkatan Kapolri selanjutnya.
- Masyarakat diimbau tidak terpengaruh oleh isu bohong dan tetap tenang.
Komisi III juga mengingatkan publik bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, warga diharapkan memverifikasi berita melalui sumber resmi sebelum menyebarkannya.
Dengan pernyataan ini, diharapkan spekulasi mengenai pergantian Kapolri dapat mereda, dan fokus kembali tertuju pada upaya peningkatan profesionalisme serta kinerja kepolisian di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang.
