Setapak Langkah – 26 April 2026 | Kodam XIV/Hasanuddin bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman untuk membangun rumah layak huni (RLH) dan rumah tidak layak huni (RTLH) di beberapa wilayah prioritas.
Kerjasama ini bertujuan mengatasi permasalahan hunian tidak memadai, khususnya bagi keluarga militer, pegawai negeri, dan masyarakat sipil yang terdampak bencana atau kondisi ekonomi lemah.
Beberapa poin utama yang disepakati meliputi:
- Penyediaan lahan strategis yang dikelola bersama antara Kodam dan pemerintah provinsi.
- Pembiayaan konstruksi melalui skema subsidi, pinjaman bersubsidi, dan partisipasi swasta.
- Pembangunan rumah dengan standar teknis yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi energi.
- Pelatihan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Target awal adalah menyelesaikan 1.200 unit rumah dalam kurun waktu tiga tahun, dengan prioritas penempatan di daerah rawan bencana seperti wilayah pesisir Makassar, Maros, dan Gowa. Setiap unit RLH diperkirakan memiliki luas antara 45 hingga 60 meter persegi, sementara RTLH dirancang sebagai rumah sementara dengan fasilitas dasar.
Pemprov Sulsel menegaskan bahwa proyek ini selaras dengan program “Rumah Layak Huni 2025” yang dicanangkan pemerintah pusat, sekaligus mendukung stabilitas sosial‑ekonomi di provinsi tersebut. Sementara itu, Kodam XIV menekankan peran strategis militer dalam mempercepat penyediaan infrastruktur vital bagi kesejahteraan warga.
Dengan sinergi ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas hidup, penurunan angka rumah tidak layak, serta terciptanya lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal. Implementasi proyek akan dipantau oleh tim gabungan yang melaporkan progres secara periodik kepada Menteri Pertahanan dan Gubernur Sulawesi Selatan.
