Setapak Langkah – 10 Juli 2026 | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan bahwa rancangan peraturan yang mengatur penyeragaman kemasan rokok berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Menurut kementerian, perubahan tersebut tidak hanya menyentuh industri tembakau, tetapi juga berdampak pada lapangan kerja, pendapatan petani tembakau, serta kesejahteraan pekerja di sektor terkait.
Rancangan aturan yang sedang dibahas mengusulkan standar ukuran, warna, dan desain kemasan rokok secara nasional. Pemerintah berargumen bahwa langkah ini bertujuan menurunkan daya tarik rokok, terutama di kalangan anak muda. Namun, Kemnaker menyoroti beberapa risiko sosial yang belum mendapat perhatian cukup, antara lain:
- Pengurangan pendapatan usaha kecil yang memproduksi atau mendistribusikan kemasan rokok secara lokal.
- Potensi PHK massal di pabrik-pabrik yang belum siap beralih ke standar baru.
- Ketidakpastian bagi petani tembakau yang mengandalkan volume penjualan tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
- Kemungkinan peningkatan pasar gelap akibat kesulitan pelaku usaha kecil mematuhi regulasi.
Selain itu, Kemnaker mengingatkan bahwa kebijakan serupa dapat memicu protes di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada industri tembakau. Contohnya, daerah-daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang memiliki konsentrasi tinggi petani tembakau melaporkan kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian.
Dalam menanggapi hal tersebut, kementerian menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif. Ini meliputi:
- Dialog intensif dengan asosiasi industri rokok, serikat pekerja, dan organisasi petani tembakau.
- Penyusunan program transisi yang mencakup pelatihan ulang keterampilan bagi pekerja terdampak.
- Penetapan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi produk non-rokok.
- Monitoring ketat terhadap potensi peningkatan aktivitas pasar gelap setelah implementasi kebijakan.
Kemnaker menegaskan bahwa kebijakan kesehatan publik tidak boleh mengorbankan stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kementerian menyerukan pemerintah untuk meninjau kembali rancangan peraturan tersebut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga tercipta solusi yang seimbang antara tujuan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi.
