Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) harus mencakup perlindungan khusus bagi ruang digital. Menurut pernyataan resmi kementerian, kebebasan berekspresi di dunia maya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial untuk melindungi hak-hak warga negara.
Berikut poin-poin utama yang disorot dalam pernyataan tersebut:
- Ruang digital diakui sebagai wilayah publik yang harus dijamin haknya sebagaimana ruang fisik.
- Kebebasan berekspresi daring harus diimbangi dengan kewajiban tidak menyebarkan konten yang melanggar hak orang lain, seperti ujaran kebencian, disinformasi, atau pornografi.
- Penegakan hukum di dunia maya akan melibatkan kerja sama antara Kementerian HAM, Kominfo, dan aparat penegak hukum.
- RUU HAM akan menetapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa digital yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Pendidikan literasi digital menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab berpendapat di internet.
Dengan memasukkan ketentuan tersebut, diharapkan ruang digital dapat menjadi arena yang aman bagi semua pihak, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi yang sehat dan bertanggungjawab. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memantau perkembangan teknologi dan menyesuaikan regulasi demi melindungi hak asasi manusia di era digital.
