Setapak Langkah – 23 Mei 2026 | Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa proses penyelidikan atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) masih berlangsung. Pernyataan resmi tersebut disampaikan setelah munculnya sejumlah laporan dan keluhan yang menuduh adanya tindakan tidak pantas terhadap mahasiswa di lingkungan fakultas.
Kementerian menegaskan bahwa penyelidikan melibatkan tim khusus yang terdiri dari pejabat internal kementerian serta pihak independen untuk memastikan objektivitas. Tim tersebut telah melakukan langkah-langkah berikut:
- Mengumpulkan bukti berupa saksi, rekaman, dan dokumen terkait.
- Melakukan wawancara dengan korban, saksi, dan pihak fakultas.
- Mengkoordinasikan dengan pihak berwenang, termasuk kepolisian, bila diperlukan.
Seluruh temuan sementara akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kementerian menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan seksual di institusi pendidikan, dan akan menindak tegas bila terbukti ada pelanggaran.
Selain proses hukum, Kementerian juga menekankan pentingnya langkah preventif. Beberapa rekomendasi yang sedang dipertimbangkan antara lain:
- Peningkatan pelatihan kesadaran gender bagi dosen dan staf akademik.
- Pembentukan unit khusus penanganan kasus kekerasan seksual di setiap universitas.
- Penerapan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban.
Kasus FHUI menjadi bagian dari perhatian yang lebih luas terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus Indonesia. Berbagai lembaga pendidikan tinggi kini didorong untuk meninjau kembali kebijakan internal mereka demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari pelecehan.
Kementerian berjanji akan terus memberikan pembaruan terkait perkembangan penyelidikan dan menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak mahasiswa serta menegakkan keadilan.
