Setapak Langkah – 16 Mei 2026 | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Yandri Susanto, mengadakan acara sosialisasi program bantuan khusus untuk desa‑desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, kepala desa, serta stakeholder terkait.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, khususnya di wilayah NTT yang masih menghadapi tantangan geografis, infrastruktur terbatas, dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Fokus utama program
- Peningkatan infrastruktur dasar: pembangunan jalan desa, jembatan penyeberangan, serta instalasi listrik dan air bersih.
- Pendampingan ekonomi desa: pemberian modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan pasar lokal.
- Penguatan kapasitas aparatur desa: pelatihan tata kelola keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan penggunaan teknologi informasi.
- Pengembangan sumber daya manusia: program beasiswa, pelatihan vokasi, dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
Anggaran yang dialokasikan untuk fase pertama program mencapai Rp 1,2 triliun, dengan target pencapaian pada akhir tahun 2026. Dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme dana desa yang telah dioptimalkan, serta didukung oleh dana khusus dari Kementerian PDT.
Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. “Kami mengharapkan setiap kepala desa dapat memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian PDT juga menyediakan portal daring yang memuat panduan teknis, formulir aplikasi, serta jadwal pelaksanaan. Portal ini dirancang agar proses pengajuan bantuan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Para kepala desa di NTT menyambut baik inisiatif ini, dengan harapan program dapat mengatasi masalah infrastruktur yang selama ini menghambat akses layanan publik. Beberapa desa telah menyampaikan rencana penggunaan dana untuk pembangunan jalan akses ke wilayah pertanian, yang diyakini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani lokal.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal, serta menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di NTT.
