Setapak Langkah – 16 Juli 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa kementerian kini menempatkan perbaikan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai prioritas utama. Dana Otsus, yang dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di provinsi paling timur Indonesia, telah mengalami sejumlah kendala dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan.
Beberapa temuan audit internal mengindikasikan adanya keterlambatan pencairan, kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya kapasitas teknis pada unit pelaksana di tingkat provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut, Wamendagri mengusulkan rangkaian langkah strategis yang meliputi:
- Peningkatan pengawasan melalui pembentukan tim audit independen yang melaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Penerapan sistem informasi keuangan terpadu yang memungkinkan pelacakan real‑time atas alokasi dan penyerapan dana.
- Pelatihan intensif bagi pejabat daerah dan staf keuangan dalam pengelolaan dana Otsus sesuai standar akuntansi pemerintah.
- Penguatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan sinkronisasi rencana kerja dan anggaran.
- Penetapan mekanisme evaluasi kinerja proyek berbasis indikator hasil yang jelas, sehingga dana dapat dialokasikan kembali bila diperlukan.
Ribka Haluk menambahkan bahwa semua langkah tersebut akan dijalankan dalam jangka waktu enam bulan ke depan, dengan target peningkatan efektivitas penyerapan dana setidaknya sebesar 20 persen dibandingkan periode sebelumnya. Diharapkan, perbaikan tata kelola ini akan mempercepat realisasi proyek‑proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Papua, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.
