Setapak Langkah – 25 April 2026 | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan tiga tersangka baru dalam penyelidikan kasus korupsi tambang Samin Tan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang telah mengungkap aliran dana mencurigakan dan menimbulkan dugaan kuat adanya aktor-aktor besar yang belum teridentifikasi.
Kasus Samin Tan pertama kali muncul pada akhir 2022 ketika sejumlah laporan publik menyoroti dugaan penyalahgunaan dana tambang batu bara milik negara. Investigasi awal berhasil menjerat beberapa pejabat daerah dan pengusaha lokal, namun alur uang yang kompleks membuat aparat hukum masih belum mampu mengaitkan semua pihak yang terlibat.
Berikut ini adalah identitas singkat tiga tersangka yang baru saja ditetapkan oleh Kejagung:
- Suspect A – Mantan pejabat teknis di Dinas Pertambangan Kalimantan Tengah, diduga memfasilitasi pencairan dana bantuan operasional tambang secara tidak sah.
- Suspect B – Pengusaha tambang swasta yang memiliki lisensi operasi di area Samin Tan, terindikasi melakukan manipulasi kontrak jual beli batu bara untuk menutupi aliran uang.
- Suspect C – Konsultan keuangan yang menyediakan jasa “penyaluran dana” kepada sejumlah perusahaan tambang, diperkirakan menjadi perantara utama dalam pencucian uang.
Selain tiga tersangka tersebut, Kejagung menegaskan bahwa penyelidikan masih mengarah pada “aktor besar” yang belum terungkap. Menurut pernyataan juru bicara Kejaksaan, aliran dana yang melibatkan rekening luar negeri serta penggunaan perusahaan cangkang menandakan keterlibatan entitas yang memiliki jaringan luas di tingkat nasional maupun internasional.
Penyidikan lanjutan akan difokuskan pada tiga hal utama: (1) penelusuran aliran dana melalui transfer lintas negara, (2) identifikasi perusahaan-perusahaan cangkang yang menjadi perantara, serta (3) penggalian bukti tambahan dari saksi-saksi kunci di lapangan. Tim penyidik juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan sinergi dalam penanganan kasus yang memiliki potensi dampak ekonomi yang signifikan.
Jika terbukti, kasus ini dapat menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan transparansi dalam proses perizinan tambang dan menegakkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi.
Kejagung menargetkan penyelesaian tahap investigasi akhir pada kuartal kedua tahun ini, dengan harapan dapat mengajukan berkas penuntutan ke pengadilan secara tepat waktu. Masyarakat diharapkan terus memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.
