Setapak Langkah – 07 Juni 2026 | Baru-baru ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim. Menurut penyelidikan awal, Silmy Karim diduga memaksa pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dengan imbalan uang atau favur.
Polisi menjerat delapan orang sebagai tersangka, termasuk beberapa pegawai senior di Ditjen Imigrasi serta beberapa perantara yang diduga menjadi mediator antara WNA dan pejabat kementerian. Penyidikan masih berlangsung, namun aparat menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengawasan internal Kemenimipas. Kritik dari lembaga pengawas dan organisasi masyarakat sipil menyoroti lemahnya mekanisme kontrol, terutama dalam penanganan izin tinggal yang bersifat sensitif.
- Delapan tersangka meliputi tiga pejabat tinggi, dua staf administratif, dan tiga perantara eksternal.
- Motif utama yang diidentifikasi adalah keuntungan finansial melalui proses perizinan yang seharusnya transparan.
- Pengawasan internal Kemenimipas dinilai belum memadai, mengingat tidak ada prosedur audit rutin atas pemberian izin tinggal WNA.
Pemerintah menanggapi dengan berjanji melakukan reformasi struktural, termasuk pembentukan satuan khusus yang akan mengawasi seluruh proses perizinan imigrasi. Selain itu, Kementerian berjanji meningkatkan pelatihan etik bagi seluruh pegawai.
Jika terbukti, kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga imigrasi dan berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara‑negara asal WNA yang bersangkutan.
