Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Seorang anggota kepolisian aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, kini menjadi sorotan publik setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) menudingnya terlibat dalam dugaan korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pengelolaan dana publik dalam program sosial yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak.
Kejagung menyatakan bahwa Brigjen Iwan diduga memiliki peran penting dalam pendirian sebuah perusahaan yang kemudian menjadi mitra dalam pelaksanaan MBG. Perusahaan tersebut diklaim memperoleh kontrak secara tidak wajar, serta terlibat dalam praktik jual‑beli ompreng (obat pengurang berat badan) yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi.
- Penggunaan dana MBG untuk pembelian ompreng yang tidak terdaftar pada daftar resmi.
- Pemberian kontrak kepada perusahaan yang didirikan atau dikelola oleh Brigjen Iwan tanpa melalui proses lelang yang transparan.
- Aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, menimbulkan selisih anggaran yang signifikan.
Penelusuran awal menunjukkan bahwa alokasi anggaran MBG yang seharusnya dipergunakan untuk penyediaan makanan bergizi ternyata dialihkan untuk pembelian ompreng yang dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat program.
Kejagung telah mengirimkan surat permintaan keterangan kepada pihak kepolisian dan meminta agar Brigjen Iwan dimintakan keterangan resmi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan akan memantau perkembangan penyelidikan dan siap mengambil langkah hukum bila terbukti adanya pelanggaran.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi seputar pengelolaan program sosial di Indonesia, di mana sejumlah pejabat publik dan aparat keamanan sebelumnya telah terjerat kasus serupa. Masyarakat menuntut transparansi penuh dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
