Setapak Langkah – 12 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia melangkah lebih jauh dalam rangka memodernisasi layanan publik dengan mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah. Penyatuan dua basis data penting ini diharapkan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pelayanan bagi pemilik tanah dan pelaku usaha.
Integrasi ini mencakup tiga komponen utama:
- Data Pertanahan: Informasi lengkap mengenai batas, pemilik, dan status tanah yang sebelumnya terpisah antara ATR/BPN dan dinas pertanahan daerah.
- Data Perpajakan: Data NOP PBB yang mencakup nilai jual objek pajak, tarif, serta riwayat pembayaran.
- Identifikasi Unik: Penggunaan NIB sebagai identifier tunggal yang akan menggantikan kebutuhan memasukkan NIB dan NOP secara terpisah dalam setiap layanan.
Berikut langkah‑langkah yang direncanakan pemerintah untuk mewujudkan integrasi ini:
- Pengembangan platform data terpadu yang dapat diakses oleh ATR/BPN, Kemendagri, dan sistem perpajakan daerah.
- Standarisasi format data dan prosedur sinkronisasi harian untuk memastikan konsistensi informasi.
- Pelatihan sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah guna mengoperasikan sistem baru.
- Uji coba pilot di beberapa provinsi sebelum peluncuran nasional.
Manfaat yang diharapkan meliputi:
- Pengurangan duplikasi dokumen dan biaya administrasi bagi wajib pajak.
- Peningkatan akurasi data tanah yang dapat meminimalisir sengketa pertanahan.
- Percepatan proses verifikasi NIB dalam pengurusan izin usaha, sehingga menarik lebih banyak investasi.
- Penguatan basis data pemerintah yang mendukung kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan.
Pemerintah menargetkan penyelesaian integrasi penuh pada akhir tahun 2026, dengan harapan sistem terpadu akan menjadi fondasi bagi agenda digitalisasi layanan publik yang lebih luas. Jika berhasil, inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi negara‑negara lain dalam memadukan data pertanahan dan perpajakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih efisien.
