Setapak Langkah – 21 April 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap adanya upaya memfasilitasi keberangkatan haji secara nonprosedural dengan memanfaatkan visa kerja. Dalam satu operasi terbaru, imigrasi berhasil mengidentifikasi 13 warga negara Indonesia (WNI) yang berencana menunaikan ibadah haji menggunakan paspor kerja, bukan visa haji resmi.
Pejabat Imigrasi menjelaskan bahwa penggunaan visa kerja untuk tujuan haji melanggar ketentuan peraturan perundang‑undangan, terutama Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa kerja ditujukan untuk kegiatan ekonomi, sedangkan ibadah haji diatur secara khusus melalui visa haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Langkah-langkah penanganan yang diambil antara lain:
- Penelusuran dokumen perjalanan dan data keuangan calon jemaah.
- Penghentian sementara proses penerbitan visa kerja bagi 13 orang tersebut.
- Pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak atau lembaga yang diduga menjadi perantara.
- Pembekuan rekening bank yang dicurigai terkait transaksi ilegal.
Seluruh temuan ini sedang diproses lebih lanjut oleh Tim Investigasi Imigrasi bersama Komisi Nasional Haji (KNH) dan Kementerian Agama. Jika terbukti melanggar, pelaku dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan visa, denda, hingga proses pidana sesuai Pasal 53 ayat (1) UU Keimigrasian.
Penggunaan visa kerja untuk haji tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan kesehatan bagi jemaah, mengingat prosedur haji melibatkan regulasi khusus terkait vaksin, kuota, dan penempatan akomodasi di Arab Saudi.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menegakkan prosedur haji yang transparan dan bebas praktik korupsi. Imigrasi akan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait demi melindungi integritas pelaksanaan ibadah haji serta menjaga kepercayaan publik.
