Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Seorang hakim mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) untuk menyelidiki dugaan korupsi senilai sekitar Rp 4,8 triliun yang terkait dengan pengadaan Chromebook untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kasus tersebut juga mencakup dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang (TPPU) yang diduga melibatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Berikut rangkuman fakta utama yang menjadi dasar permohonan tersebut:
- Nilai Pengadaan: Sekitar Rp 4,8 triliun untuk ribuan unit Chromebook yang akan dipakai di sekolah‑sekolah negeri.
- Pihak yang Dicurigai: Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan pada masa pengadaan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan.
- Alasan Dugaan TPPU: Pengadaan diduga tidak melalui prosedur lelang yang transparan, terdapat indikasi adanya pemberian keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu, serta tidak tercatat secara akurat dalam dokumen anggaran.
Hakim yang memproses kasus ini menolak untuk menanggung beban pembuktian sebesar Rp 4,8 triliun, melainkan menuntut Kejagung melakukan penyelidikan menyeluruh. Permintaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelidikan independen diperlukan untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran hukum pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
Berikut tahapan yang diharapkan oleh hakim dalam proses penyelidikan:
- Pengumpulan dokumen pengadaan, termasuk kontrak, nota pembelian, dan laporan keuangan.
- Audit independen terhadap proses lelang dan penetapan pemenang tender.
- Wawancara dengan pejabat Kementerian Pendidikan, vendor, serta saksi terkait.
- Penyusunan laporan hasil penyelidikan yang kemudian akan menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum.
Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, para pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, serta pemulihan kerugian negara. Di sisi lain, jika tidak ada bukti yang cukup, proses hukum dapat dihentikan.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan korupsi di sektor pendidikan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik. Pemerintah dan lembaga pengawas diharapkan dapat memastikan transparansi dalam setiap pengadaan barang dan jasa, terutama yang melibatkan dana publik dalam skala triliunan rupiah.
