Setapak Langkah – 21 Juni 2026 | Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, kembali mengeluarkan pernyataan tajam menjelang Muktamar ke‑35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan pada Agustus 2026. Ia menuduh adanya kelompok yang “main‑main” di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, yang menurutnya mengancam persatuan internal dan dapat memaksa NU keluar dari koalisi politik yang telah terjalin.
Pernyataan Gus Muhaimin muncul setelah munculnya rumor‑rumor internal NU terkait pergeseran kepemimpinan, dinamika politik antar partai, serta dugaan intervensi luar yang berpotensi mengganggu proses demokratis dalam Muktamar. Dalam sebuah konferensi pers, Gus Muhaimin menegaskan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia harus tetap menjaga integritas, netralitas, dan fokus pada agenda keagamaan, bukan menjadi arena permainan politik.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Gus Muhaimin:
- Penolakan terhadap praktik “main‑main”: Ia menilai bahwa adanya kelompok yang mengutamakan kepentingan pribadi atau partai politik di atas kepentingan NU merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
- Peringatan akan konsekuensi keluar: Gus Muhaimin memperingatkan bahwa jika praktik tersebut tidak dihentikan, NU dapat terpaksa mengumumkan keputusan keluar dari koalisi politik yang selama ini menjadi bagian penting dalam peta politik nasional.
- Ajakan untuk introspeksi: Ia mengajak seluruh elemen NU, termasuk pengurus, kader, dan anggota, untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki mekanisme internal agar tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
Gus Muhaimin juga menyinggung pentingnya Muktamar PBNU yang akan menjadi panggung penting untuk menentukan arah kebijakan NU ke depan, termasuk penetapan kebijakan politik yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil pada Muktamar harus bersifat konsensus dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sektoral.
Reaksi dari kalangan NU masih beragam. Sebagian tokoh menilai pernyataan Gus Muhaimin sebagai panggilan untuk menjaga kemurnian organisasi, sementara yang lain menilai hal tersebut dapat menambah ketegangan menjelang Muktamar. Namun, mayoritas sepakat bahwa dialog terbuka dan transparan diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Jika dinamika ini tidak dapat diredam, konsekuensi politiknya dapat meluas, mengingat peran strategis NU dalam koalisi pemerintah dan oposisi. Keputusan NU untuk tetap berada dalam koalisi atau keluar akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan politik di parlemen, terutama menjelang pemilihan umum mendatang.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Pengurus Tinggi PBNU mengenai tuduhan Gus Muhaimin. Namun, mereka menegaskan komitmen untuk melaksanakan Muktamar dengan proses yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan konstitusi organisasi.
