Setapak Langkah – 18 Agustus 2026 | Setelah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir-akhir ini, pemerintah dan perusahaan energi berupaya memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta liquefied petroleum gas (LPG) tetap terjaga. Salah satu solusi inovatif yang diusulkan Pertamina adalah penggunaan floating barge—platform penyimpanan dan distribusi bahan bakar yang dapat beroperasi di perairan.
Floating barge merupakan struktur terapung yang dilengkapi dengan tangki penyimpanan berkapasitas besar, pompa, serta peralatan penanganan LPG. Karena dapat diposisikan di pelabuhan atau dermaga, barge ini memudahkan pengiriman bahan bakar ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau jalan darat, khususnya setelah infrastruktur darat terganggu akibat gempa.
- Keunggulan utama: mobilitas tinggi, kemampuan menampung volume besar, serta dapat beroperasi meski pelabuhan darat masih dalam perbaikan.
- Fleksibilitas distribusi: barge dapat berlabuh di beberapa titik sekaligus, memungkinkan distribusi simultan ke pulau-pulau terluar.
- Keamanan: dilengkapi sistem monitoring tekanan dan kebocoran, serta prosedur darurat yang ketat.
Pertamina menyiapkan tiga skema distribusi yang dapat diimplementasikan melalui floating barge:
- Skema Reguler: Pengiriman BBM dan LPG secara periodik sesuai jadwal normal, dengan volume yang sudah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan harian.
- Skema Alternatif: Penyesuaian rute dan frekuensi pengiriman apabila jalur darat atau laut utama mengalami gangguan. Floating barge berperan sebagai titik hub alternatif yang dapat mengalihkan aliran logistik.
- Skema Emergency: Respons cepat untuk situasi kritis, seperti kerusakan infrastruktur atau kebutuhan mendesak di daerah yang terisolasi. Barge dilengkapi dengan stok darurat yang dapat langsung didistribusikan ke wilayah terdampak.
Implementasi strategi ini di NTT melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, kerjasama dengan otoritas pelabuhan lokal dan operator kapal kargo memastikan proses bongkar muat berlangsung efisien.
Beberapa tantangan tetap harus dihadapi, antara lain kondisi cuaca laut yang tidak menentu, kebutuhan infrastruktur penunjang di pulau-pulau kecil, serta regulasi keselamatan yang ketat untuk penanganan LPG. Namun, kehadiran floating barge diyakini dapat menekan waktu pemulihan pasokan energi, memperkecil risiko kelangkaan, dan mendukung proses rehabilitasi pasca-gempa.
Keberhasilan pilot project di wilayah lain, seperti di Kepulauan Riau, memberi optimism bahwa model serupa dapat diterapkan di NTT. Jika berhasil, floating barge berpotensi menjadi komponen penting dalam strategi ketahanan energi nasional, khususnya bagi daerah kepulauan yang rawan bencana alam.
