Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas fakta bahwa mantan anggota Jampidsus, Febrie Adriansyah, yang telah dinyatakan tersangka, belum juga ditahan oleh Kejaksaan Agung. Yusril menilai hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Meskipun penyidikan telah mencapai tahap penetapan tersangka, Kejaksaan belum mengeluarkan perintah penahanan, sehingga ia masih bebas bergerak.
Yusril menyoroti tiga aspek utama dalam pelaksanaan KUHAP baru yang dianggapnya belum optimal:
- Prosedur penahanan yang kini menuntut adanya keputusan hakim pra‑penahanan yang lebih ketat, sehingga menambah beban administratif bagi penyidik.
- Penerapan jaminan uang tunai atau jaminan lain yang bersifat material, yang dapat menimbulkan kesenjangan bagi tersangka yang tidak memiliki sumber daya finansial.
- Ketentuan tentang hak‑hak tersangka untuk mengakses bukti secara lebih transparan, yang masih belum sepenuhnya dipraktikkan oleh aparat penegak hukum.
Pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menjadi ujian bagi implementasi reformasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi proses peradilan. Jika penahanan tidak dilakukan, dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan perlakuan terhadap tersangka lainnya yang sudah ditahan.
Ke depan, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan KUHAP baru dan menilai apakah regulasi tersebut sudah memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus bersifat tegas namun tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia.
