Setapak Langkah – 11 Mei 2026 | Pada Jumat, 8 Mei 2024, Koalisi Sultra Bersih resmi menyerahkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuduh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp12 miliar.
Nur Alam menjabat sebagai Gubernur Sultra sejak 2018 hingga 2023. Selama masa kepemimpinannya, sejumlah proyek infrastruktur dan program sosial mendapat sorotan publik karena dugaan pembengkakan anggaran dan prosedur pengadaan yang tidak transparan.
Laporan Koalisi menyoroti tiga bidang utama yang menjadi fokus penyelidikan:
- Pengadaan bahan bangunan untuk proyek jalan provinsi yang nilai kontraknya melebihi perkiraan awal hingga Rp5 miliar.
- Pembayaran honorarium konsultan luar negeri dalam proyek pengembangan pariwisata yang tercatat sebesar Rp3,5 miliar.
- Transfer dana bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,5 miliar.
KPK telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan melakukan penyelidikan pendahuluan. Jika bukti awal cukup kuat, KPK akan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPDP) kepada Nur Alam serta pihak‑pihak terkait.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 8 Mei 2024 | Laporan resmi Koalisi Sultra Bersih diserahkan ke KPK |
| 9‑12 Mei 2024 | KPK melakukan verifikasi dokumen dan bukti pendahuluan |
| 13 Mei 2024 | Jika cukup bukti, KPK mengeluarkan SPDP |
| Setelah SPDP | Pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, dan kemungkinan penetapan tersangka |
Jika Nur Alam dinyatakan bersalah, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara, denda, serta pemulihan kerugian negara. Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan KPK terhadap mantan pejabat daerah yang diduga menyalahgunakan dana publik.
Pengawasan publik dan peran lembaga anti‑korupsi menjadi kunci dalam menegakkan akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat Sulawesi Tenggara menantikan proses hukum yang transparan dan adil, serta harapan agar kasus serupa dapat dicegah di masa depan.
