Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Para ekonom menuntut perusahaan milik negara PT DSI (Data System Indonesia) untuk menjalankan kebijakan terbuka dan menghindari praktik monopoli yang dapat merugikan kepentingan publik.
PT DSI dibentuk dengan tujuan menyatukan data bea cukai, pajak, perbankan, pelabuhan, serta kontrak ekspor, sehingga otoritas dapat melakukan audit transfer pricing secara lebih efisien dan melakukan pemeriksaan berbasis risiko.
Namun, konsentrasi data yang sangat luas pada satu entitas menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang, kurangnya kompetisi, serta kurangnya akuntabilitas.
Ekonom menyoroti pentingnya transparansi dalam hal:
- Publikasi prosedur operasional dan standar keamanan data.
- Pelaporan periodik mengenai penggunaan data dan hasil audit.
- Pembentukan badan pengawas independen yang dapat meninjau kinerja PT DSI.
Dengan keterbukaan, pemerintah dapat memperkuat audit transfer pricing, mengidentifikasi praktik penghindaran pajak, serta memastikan bahwa data yang terintegrasi digunakan secara adil untuk kepentingan negara.
Para pengamat ekonomi menekankan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya melindungi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan terpercaya.
