Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Pengadaan rudal jarak jauh Brahmos buatan India senilai Rp 7,3 triliun menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat militer dan fiskal.
Rudal yang dikenal karena kecepatan supersonik dan kemampuan menghancurkan target darat serta laut tersebut dipandang oleh sebagian pihak sebagai investasi strategis. Namun, sejumlah analis menilai efektivitasnya dipertanyakan mengingat tantangan operasional, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta biaya pemeliharaan yang tinggi.
Berbagai organisasi pertahanan dan lembaga think‑tank menyerukan pemerintah untuk meninjau kembali rencana akuisisi. Mereka berargumen bahwa dana sebesar Rp 7,3 triliun dapat dialokasikan ke program pertahanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan geografis Indonesia, seperti pengembangan kapal selam, pesawat patroli, atau sistem pertahanan udara berbasis darat.
- Biaya tinggi: Total nilai kontrak mencapai Rp 7,3 triliun, setara dengan belanja tahunan kementerian pertahanan beberapa tahun.
- Kesesuaian operasional: Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, namun belum memiliki pangkalan yang memadai untuk mendukung operasi rudal jarak jauh secara optimal.
- Alternatif lain: Investasi pada sistem pertahanan berbasis radar dan drone dapat memberikan cakupan yang lebih fleksibel dengan biaya yang relatif lebih rendah.
Selain pertimbangan teknis, isu transparansi dalam proses pengadaan juga menjadi sorotan. Sejumlah pihak menuntut keterbukaan dokumen tender dan evaluasi kemampuan vendor, agar tidak menimbulkan potensi korupsi atau pemborosan anggaran.
Jika pemerintah memutuskan untuk membatalkan akuisisi, diperkirakan akan terjadi penyesuaian anggaran yang dapat dialihkan ke program prioritas lain, termasuk modernisasi armada kapal perusak dan peningkatan kemampuan intelijen maritim.
Di sisi lain, pendukung akuisisi berpendapat bahwa memiliki rudal Brahmos akan memperkuat deterrence terhadap ancaman eksternal dan menambah kredibilitas pertahanan Indonesia di kancah regional.
Keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh evaluasi biaya‑manfaat, kepentingan strategis, serta tekanan publik dan lembaga legislatif yang mengawasi belanja negara.
