Setapak Langkah – 27 April 2026 | Polisi Yogyakarta menemukan bukti bahwa setidaknya 53 anak yang dititipkan di sebuah daycare mengalami tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, selama masa penitipan mereka. Temuan ini memicu kemarahan publik dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Investigasi awal mengidentifikasi sejumlah bentuk penyalahgunaan, antara lain pemukulan ringan, penggunaan kata-kata penghinaan, serta paksaan yang menimbulkan trauma psikologis. Berikut rangkuman temuan utama:
- Jumlah korban: 53 anak berusia 2–5 tahun.
- Jenis kekerasan fisik: pukulan, dorongan, dan penahanan berlebihan.
- Jenis kekerasan verbal: penghinaan, ancaman, dan cemoohan berulang.
- Durasi kejadian: terdeteksi selama beberapa minggu sebelum laporan diterima.
Setelah menerima laporan, Komisi I DPRD DIY mengumumkan niatnya untuk memanggil perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Yogyakarta guna menuntut klarifikasi dan langkah-langkah konkret dalam penanganan kasus ini. Anggota DPRD menekankan pentingnya transparansi serta pengawasan ketat terhadap lembaga penitipan anak.
Berikut beberapa langkah yang diusulkan oleh DPRD:
- Pengiriman tim investigasi gabungan antara kepolisian, Dinas Sosial, dan Ombudsman untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional daycare.
- Pembekuan izin operasional daycare sampai hasil audit selesai.
- Penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi staf yang terlibat dalam tindakan kekerasan.
- Penyusunan regulasi baru yang mengharuskan pelaporan rutin kasus penyalahgunaan anak kepada otoritas terkait.
- Peningkatan program pelatihan bagi pengasuh mengenai perlindungan anak dan penanganan stres.
Pemerintah Daerah Yogyakarta belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun diperkirakan akan menanggapi melalui rapat koordinasi dengan kepolisian dan DPRD. Para ahli perlindungan anak menilai bahwa kejadian ini menggarisbawahi perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta partisipasi masyarakat dalam pemantauan layanan penitipan anak.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang efektivitas regulasi yang ada, serta bagaimana koordinasi antar‑instansi dapat ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan agar hak anak terlindungi secara maksimal.
