Setapak Langkah – 29 Maret 2026 | DPR RI melalui Komisi XIII menuntut Komnas HAM segera menyimpulkan penyelidikan kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (KontraS). Anggota Komisi XIII, Mafirion, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meminta adanya penegakan hukum yang tegas.
Kasus bermula ketika Andrie Yunus diserang dengan cairan berbahaya di lingkungan publik, yang mengakibatkan luka pada kulit dan menimbulkan trauma psikologis. Sejak kejadian, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan, namun hingga kini belum ada keputusan akhir yang diumumkan.
Permintaan DPR
- Komnas HAM diminta menyelesaikan penyelidikan dalam waktu paling singkat.
- Hasil penyelidikan harus disertai rekomendasi penegakan hukum terhadap pelaku.
- DPR menekankan pentingnya perlindungan terhadap aktivis HAM dan kebebasan bersuara.
Mafirion menambahkan bahwa penundaan proses dapat memperburuk iklim kebebasan sipil di Indonesia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hak asasi manusia.
Respons Komnas HAM
Komnas HAM menyatakan komitmen untuk menyelesaikan penyelidikan secara menyeluruh dan objektif. Pihak lembaga menegaskan bahwa semua bukti akan dipertimbangkan dan rekomendasi akan disampaikan kepada lembaga penegak hukum terkait.
Jika rekomendasi tersebut tidak diikuti, DPR berjanji akan menindaklanjuti melalui mekanisme legislatif, termasuk pengajuan pertanyaan kepada pemerintah dan pembentukan rapat khusus untuk membahas kasus ini.
Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi aktivis HAM di Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman fisik dan intimidasi. Penanganan yang cepat dan transparan diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bahwa negara melindungi hak asasi manusia serta menegakkan supremasi hukum.
