Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Pengamat sosial‑politik Muslim Arbi menilai bahwa pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melakukan klaim sepihak dengan mencatut nama Mbak Tutut serta stasiun televisi TPI dalam polemik antara CMNP (Citra Media Nusantara Persada) dan PT MNC Asia Holding. Menurut Arbi, langkah tersebut merupakan upaya framing untuk menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan dalam sengketa media yang sedang berlangsung.
Kasus ini bermula ketika CMNP, pemilik jaringan televisi CTV, mengajukan gugatan terhadap MNC Asia Holding terkait dugaan pelanggaran kontrak penayangan iklan dan penggunaan merek. Perseteruan tersebut kemudian meluas ke publik, menimbulkan spekulasi tentang motif politik dan ekonomi di balik pertarungan kedua kelompok media besar.
Jusuf Hamka, yang dikenal sebagai pemilik dan pengelola sejumlah jalur tol di Indonesia, secara publik menyebut nama Mbak Tutut—mantan Menteri Perhubungan—sebagai pihak yang seharusnya menengahi konflik. Ia juga menyinggung TPI, stasiun televisi yang sebelumnya dimiliki oleh grup media yang kini berseteru, seolah‑olah keduanya memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan.
Arbi menilai bahwa pencantuman nama Mbak Tutut dan TPI tidak berdasar pada fakta yang kuat, melainkan merupakan taktik framing. “Dengan mengaitkan nama-nama yang memiliki kapital sosial tinggi, Hamka berusaha mengalihkan perhatian publik dari inti perselisihan kontrak antara CMNP dan MNC Asia,” ujar Arbi dalam sebuah wawancara.
Beberapa pengamat lain juga mengkritik langkah tersebut, menyebutnya sebagai contoh praktik politik media yang semakin kompleks. Mereka menyoroti bahwa penggunaan nama-nama tokoh publik dalam konteks yang tidak relevan dapat menimbulkan kebingungan dan memicu rumor yang sulit dikendalikan.
Reaksi dari pihak-pihak yang disebutkan pun beragam. Mbak Tutut melalui kuasa hukumnya menolak terlibat dalam permasalahan ini dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki peran dalam mediasi antara dua perusahaan media. Sementara pihak TPI menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam sengketa kontrak tersebut dan menolak setiap tuduhan yang mengaitkan mereka dengan konflik ini.
Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya verifikasi informasi sebelum mengaitkan nama publik dengan isu-isu yang sedang berkembang. Penggunaan framing yang tidak tepat dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan persepsi publik yang keliru.
