Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap penyimpangan dalam proyek pengadaan motor listrik senilai lebih dari Rp 1 triliun yang diberikan kepada vendor BGN. Investigasi menemukan bahwa BGN tidak memiliki dealer resmi maupun bengkel layanan yang beroperasi secara aktif, meskipun telah ditunjuk sebagai pemasok utama untuk armada kendaraan listrik pemerintah.
Berikut beberapa fakta penting yang terungkap:
- Proyek pengadaan motor listrik bernilai lebih dari Rp 1 triliun ditetapkan kepada BGN melalui proses lelang publik.
- Audit internal menunjukkan tidak ada jaringan dealer atau bengkel resmi yang terdaftar atas nama BGN di wilayah operasional.
- Data harga pembelian motor listrik mengindikasikan adanya dugaan markup signifikan dibandingkan harga pasar internasional.
- Beberapa pejabat terkait proyek sedang menjadi subjek pemeriksaan karena diduga terlibat dalam praktik korupsi dan kolusi.
Peneliti Kejagung menilai bahwa ketidakhadiran dealer dan bengkel aktif menimbulkan risiko kegagalan pemeliharaan kendaraan, yang pada gilirannya dapat menambah beban biaya operasional pemerintah. Selain itu, potensi markup harga mengindikasikan adanya aliran dana yang tidak transparan dari anggaran negara.
Pihak berwenang telah menghentikan sementara proses pembayaran dan menuntut klarifikasi dari BGN. Jika terbukti melanggar prosedur pengadaan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, termasuk pembekuan aset dan pencabutan kontrak.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme tender publik dalam sektor teknologi ramah lingkungan, serta menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap vendor yang belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.
