Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Sejumlah 367 pekerja PT Victory Apparel di Semarang masih berjuang untuk mendapatkan hak pesangon yang sesuai setelah perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Serikat pekerja menolak keputusan pihak perusahaan yang menawarkan pesangon hanya sebesar 0,5 kali ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mereka menuduh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang tidak bersikap netral dan lebih memihak kepada pengusaha.
Berikut poin utama tuntutan serikat pekerja:
- Penetapan pesangon sesuai dengan standar minimal 1 kali gaji terakhir per tahun kerja.
- Pembayaran tunjangan hari raya dan uang pengganti cuti yang belum dibayarkan.
- Penjaminan hak pensiun bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari lima tahun.
- Penghentian pemotongan gaji secara sepihak selama proses penyelesaian sengketa.
Pihak Disnaker Semarang menyatakan bahwa proses mediasi masih berlangsung dan menegaskan komitmen untuk melindungi hak pekerja sesuai undang‑undang. Namun, serikat pekerja menilai langkah tersebut belum cukup karena belum ada keputusan konkret yang mengikat.
Kasus ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara dunia industri garmen di Jawa Tengah dengan regulasi ketenagakerjaan nasional, terutama setelah pemerintah memperkenalkan regulasi baru tentang pesangon dan PHK pada tahun 2024.
Pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa apabila Disnaker tidak dapat memberikan keputusan yang adil, hal ini dapat memicu aksi mogok kerja atau protes lebih luas, yang berpotensi mengganggu produksi dan ekspor tekstil di wilayah tersebut.
