Setapak Langkah – 15 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyelidikan terkait dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Menurut hasil temuan awal, Bupati tersebut diduga meminta uang atau imbalan untuk mengisi posisi kepala sekolah (kasek) dan camat di beberapa kecamatan di wilayahnya.
Investigasi KPK mengidentifikasi adanya pola transaksi yang tidak wajar antara pihak birokrasi daerah dan sejumlah calon pejabat. Dalam prosesnya, KPK menemukan bukti percakapan dan dokumen yang mengindikasikan adanya penetapan harga tertentu untuk jabatan kepala sekolah serta camat. Harga tersebut konon disepakati secara tertutup antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Berikut rangkuman temuan KPK hingga kini:
- Terjadi permintaan pembayaran di muka dari calon kepala sekolah dan camat yang ingin mengisi posisi.
- Jumlah uang yang diminta bervariasi tergantung tingkat jabatan dan lokasi kecamatan.
- Beberapa pihak melaporkan adanya tekanan untuk membayar agar tidak ditunda proses pengangkatan.
Pejabat KPK menegaskan bahwa tindakan seperti ini masuk dalam kategori pemerasan dan korupsi yang dapat dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, KPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, tersangka, serta dokumen pendukung untuk menguatkan bukti.
Reaksi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil cukup keras. Mereka menuntut transparansi dalam proses rekrutmen kepala sekolah dan camat, serta meminta agar pejabat yang terbukti melakukan korupsi dikenakan sanksi tegas. Sementara itu, pihak Bupati Gatut Sunu belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.
Kejadian ini menambah daftar kasus korupsi di tingkat daerah yang menimbulkan keprihatinan publik tentang integritas pejabat pemerintahan. KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap indikasi korupsi, baik di level pusat maupun daerah, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
