Setapak Langkah – 22 April 2026 | Ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini menjadi ajang perdebatan mengenai standar upah bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Wakil Ketua Baleg DPR menegaskan bahwa besaran upah harus mencakup komponen asuransi, selaras dengan prinsip keadilan dan kelaikan pekerja.
PRT merupakan salah satu sektor tenaga kerja informal terbesar di Indonesia, dengan estimasi lebih dari 4 juta orang yang bekerja di rumah tangga. Meskipun kontribusinya signifikan, mereka seringkali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, termasuk asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.
Ruang Lingkup Usulan
- Penetapan upah minimum yang wajib mencakup iuran asuransi.
- Penyediaan mekanisme pemotongan dan pelaporan iuran secara otomatis melalui sistem payroll rumah tangga.
- Pengawasan ketat oleh dinas tenaga kerja daerah untuk memastikan kepatuhan.
Jika usulan tersebut disahkan, dampaknya akan meluas ke tiga aspek utama:
- Kesejahteraan PRT: Asuransi akan memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan terhadap risiko kerja, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Keamanan hukum bagi pemberi kerja: Dengan adanya sistem iuran otomatis, risiko pelanggaran ketenagakerjaan dapat diminimalkan.
- Penguatan sistem jaminan sosial nasional: Integrasi data PRT ke dalam program asuransi nasional akan memperluas cakupan perlindungan sosial.
Penerapan kebijakan ini juga menuntut kesiapan infrastruktur digital, edukasi bagi pemberi kerja, serta sinergi antara kementerian tenaga kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan organisasi pekerja.
Dengan menambahkan komponen asuransi ke dalam struktur upah, diharapkan PRT dapat menikmati perlindungan yang setara dengan pekerja formal lainnya, sekaligus menegakkan nilai keadilan sosial yang menjadi landasan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.
