histats

perlindungan tenaga kerja

Ratifikasi ILO 188 Tutup Celah Perlindungan ABK di Indonesia

Setapak Langkah – 06 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang kerja rumah melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Ratifikasi ini menutup ruang hukum yang sebelumnya tidak mengatur...

Puluhan Tahun Diperjuangkan, Buruh Apresiasi UU Perlindungan Pekerja Rumah…

Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga setelah lebih dari dua dekade perjuangan serikat buruh, LSM, dan aktivis hak pekerja. Penandatanganan UU ini...

Puluhan Tahun Diperjuangkan, Cak Imin Sambut Baik Pengesahan UU…

Setapak Langkah – 23 April 2026 | Menko Kementerian Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat...

Baleg DPR: Besaran Upah PRT Harus Sudah Termasuk Asuransi

Setapak Langkah – 22 April 2026 | Ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR baru-baru ini menjadi ajang perdebatan mengenai standar upah bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Wakil Ketua Baleg DPR menegaskan bahwa besaran upah...

UU PPRT Disahkan, Sahroni: Tidak Boleh Lagi Pekerja Rumah…

Setapak Langkah – 22 April 2026 | Parlemen RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), sebuah terobosan penting untuk memperkuat hak‑hak pekerja domestik di Indonesia. Pengesahan undang‑undang ini menjadi titik...

DPR: RUU PPRT Disetujui Besok Sebagai Hadiah Hari Kartini…

Setapak Langkah – 21 April 2026 | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan mendapatkan persetujuan pada rapat pleno besok. Keputusan tersebut...

56 Pekerja Migran RI Diselamatkan dari Penempatan Ilegal di…

Setapak Langkah – 21 April 2026 | Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau berhasil mengevakuasi 56 tenaga kerja Indonesia yang berada dalam skema penempatan ilegal. Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan, mengungkapkan...