Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengajukan usulan kepada pemerintah agar Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi percontohan sistem imigrasi terintegrasi. Ide ini muncul sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan imigrasi, mempercepat proses izin tinggal, dan memperkuat keamanan perbatasan di wilayah wisata utama Indonesia.
Rieke menyampaikan bahwa Bali memiliki infrastruktur digital yang relatif maju, dukungan kuat dari sektor pariwisata, serta potensi untuk menjadi laboratorium kebijakan publik yang dapat diadaptasi ke daerah lain. Menurutnya, integrasi data antara imigrasi, kepolisian, bea cukai, serta otoritas lokal akan mempermudah proses verifikasi dokumen, mengurangi waktu tunggu bagi wisatawan, dan menurunkan tingkat penyalahgunaan izin tinggal.
Usulan tersebut mencakup beberapa langkah strategis:
- Penerapan sistem basis data terpadu yang menghubungkan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Dinas Pariwisata Bali, kepolisian daerah, dan otoritas bea cukai.
- Penggunaan aplikasi seluler untuk permohonan visa, perpanjangan izin tinggal, dan pelaporan kehadiran secara real‑time.
- Peningkatan pelatihan sumber daya manusia di kantor imigrasi Bali untuk mengoperasikan platform digital baru.
- Pengujian prosedur cepat (fast‑track) bagi wisatawan dengan visa kunjungan pendek serta peninjauan kembali prosedur bagi tenaga kerja asing.
Pihak pemerintah diharapkan menilai kelayakan teknis dan anggaran, serta menyusun jadwal implementasi pilot selama dua tahun pertama. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi di provinsi lain dengan tingkat kunjungan wisatawan tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.
Beberapa pihak menyambut positif usulan tersebut, menilai bahwa integrasi sistem dapat menurunkan tingkat penipuan dokumen dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Namun, ada pula kekhawatiran terkait privasi data dan kesiapan infrastruktur jaringan di daerah terpencil.
Rieke menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan dukungan anggaran khusus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Ia berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti usulan ini dalam rapat kerja Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pariwisata.
