Setapak Langkah – 18 Juni 2026 | Analisis terbaru dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah matang dalam mengelola program Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) untuk pesawat Hercules yang baru saja dipindahkan ke TNI Angkatan Udara.
Hanif Rahadian, seorang analis dan pemerhati pertahanan, menekankan bahwa keberhasilan program MRO tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, melainkan juga pada koordinasi lintas sektor, kebijakan regulasi, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi:
- Ketersediaan sumber daya manusia terlatih dalam bidang perawatan pesawat berat.
- Ketergantungan pada suku cadang impor yang dapat memperpanjang waktu perbaikan.
- Pengelolaan logistik dan infrastruktur hangar yang masih terbatas di dalam negeri.
- Persaingan dengan negara lain yang juga berusaha menguasai pasar MRO regional.
Untuk mengatasi hal‑hal tersebut, analis mengusulkan langkah-langkah berikut:
- Mendirikan pusat pelatihan khusus untuk teknisi MRO Hercules dengan kerja sama universitas dan industri pertahanan.
- Negosiasi jangka panjang dengan produsen asli (Original Equipment Manufacturer) guna memastikan pasokan suku cadang kritis dengan harga yang kompetitif.
- Pengembangan fasilitas hangar dan peralatan diagnostik di beberapa pangkalan udara strategis, seperti Halim Perdanakusuma dan Adisutjipto.
- Penetapan kebijakan insentif fiskal bagi perusahaan domestik yang berinvestasi dalam rantai pasok MRO.
- Monitoring dan evaluasi berkala melalui tim gabungan kementerian pertahanan, perhubungan, dan industri.
Jika langkah‑langkah tersebut diimplementasikan secara terkoordinasi, pemerintah diproyeksikan dapat menurunkan biaya operasional pesawat Hercules hingga 15‑20 % dan meningkatkan kesiapan operasional TNI‑AU dalam misi kemanusiaan serta operasi militer.
Hanif Rahadian menutup dengan menekankan pentingnya komitmen jangka panjang: “MRO bukan sekadar layanan perawatan rutin, melainkan bagian integral dari kemandirian pertahanan nasional.”
