Setapak Langkah – 28 Maret 2026 | Pada Jumat, 27 Maret 2026, pemerintah secara resmi menyerahkan seratus dua puluh unit hunian tetap (Huntap) tahap pertama kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Penyerahan dilakukan dalam rangka acara Penyerahan Kunci Huntap yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, juga hadir dan mendapat apresiasi atas kecepatan pendataan korban.
Peran Sentral Pemerintah dan Pendataan Cepat
Tito Karnavian menilai proses pembangunan Huntap di Tapsel sebagai salah satu yang tercepat di wilayah Sumatera. “Ini termasuk gotong‑royong tercepat, paling cepat,” ujarnya dalam sambutan. Kecepatan tersebut tidak lepas dari tiga tahapan utama yang ditekankan pemerintah: pengumpulan data korban secara rinci, verifikasi lapangan, dan pelaksanaan pembangunan bersama berbagai lembaga.
Pengumpulan data dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mencantumkan nama, alamat, dan tingkat kerusakan rumah (ringan, sedang, berat). Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan sebelum dana dan sumber daya dialokasikan.
Skema Pembangunan Huntap
Huntap di Tapsel dibangun melalui dua skema utama, yaitu in‑situ dan komunal. Kedua skema dirancang agar fleksibel sesuai kondisi lahan dan kebutuhan korban.
- In‑situ: Korban membangun rumah secara mandiri di lokasi yang aman dengan dukungan dana Rp60 juta per unit dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana dicairkan dalam dua tahap, pertama untuk persiapan lahan dan struktur dasar, kedua untuk penyelesaian interior.
- Komunal: Rumah dibangun secara massal di kawasan yang disediakan pemerintah daerah. Pembangunan dikelola oleh Kementerian PKP atau melalui kerja sama gotong‑royong antara kementerian, BNPB, dan organisasi non‑pemerintah.
| Skema | Penanggung Jawab | Dana per Unit | Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| In‑situ | BNPB | Rp60.000.000 | Mandiri dengan supervisi teknis |
| Komunal | Kementerian PKP & Pemerintah Daerah | Ditanggung bersama | Pembangunan massal, gotong‑royong |
Keterlibatan Pihak Non‑Pemerintah
Salah satu pendorong utama keberhasilan proyek ini adalah dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan tersebut berkomitmen membangun total 2.603 unit Huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keterlibatan Tzu Chi memperkuat skema komunal dengan menyediakan tenaga kerja, material, serta bantuan logistik.
Bantuan Finansial Lainnya
Selain Huntap, korban juga menerima sejumlah bantuan sosial, antara lain Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan, serta Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE). Semua paket bantuan dirancang untuk menstabilkan kondisi ekonomi keluarga selama masa transisi.
Reaksi Masyarakat dan Harapan Kedepan
Penerima Huntap menyatakan rasa syukur dan harapan besar bahwa rumah baru dapat menjadi titik balik bagi pemulihan kehidupan mereka. “Kami merasa pemerintah mendengar suara kami. Kini kami bisa memulai kembali,” ujar salah satu kepala keluarga di Desa Hapesong Baru.
Dengan fase rehabilitasi resmi dimulai pada 1 April 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh unit Huntap tahap pertama dalam waktu enam bulan. Keberhasilan fase pertama diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain yang masih dalam proses pemulihan.
Secara keseluruhan, penyerahan 120 unit Huntap menandai langkah konkret dalam mengatasi dampak bencana, memperkuat sinergi antar‑lembaga, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan solusi perumahan yang berkelanjutan bagi warga terdampak.
