Setapak Langkah – 19 Agustus 2026 | Kelompok pendukung politikus Febrie Adriansyah mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) agar klien mereka dibebaskan dari penahanan yang ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Permohonan tersebut disertai alasan‑alasan yang menyoroti prosedur hukum dan status tersangka yang masih dipertanyakan.
Febrie Adriansyang, mantan anggota legislatif yang kini menjadi sorotan publik, ditahan oleh Kejagung terkait dugaan pelanggaran hukum yang belum secara resmi dinyatakan sebagai tersangka. Tim hukum Febrie menegaskan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal dan belum ada bukti kuat yang mendukung penetapan penahanan.
Berikut beberapa poin utama yang diajukan oleh kubu Febrie dalam surat permohonan:
- Penetapan status tersangka belum jelas; pihak Kejagung belum mengeluarkan surat penetapan resmi.
- Prosedur penyidikan belum selesai, sehingga menahan terdakwa dianggap prematur.
- Penahanan dapat mengganggu hak atas kebebasan berpendapat dan berpolitik, khususnya menjelang pemilihan umum yang akan datang.
- Tidak ada risiko melarikan diri atau mengganggu proses penyidikan, mengingat Febrie memiliki ikatan keluarga dan pekerjaan yang kuat di Jakarta.
Tim hukum juga menyoroti bahwa penahanan seharusnya menjadi langkah terakhir setelah semua upaya lain, seperti penjaminan atau pengawasan, dipertimbangkan. Mereka meminta hakim mempertimbangkan alternatif penahanan yang lebih ringan, misalnya penangguhan penahanan dengan jaminan atau pelaporan rutin kepada otoritas.
Respons dari Kejaksaan Agung belum diumumkan secara resmi. Namun, menurut sumber internal, Kejagung berpendapat bahwa penahanan diperlukan untuk memastikan kelancaran proses hukum dan mencegah potensi intervensi dalam penyidikan.
Pengamat hukum menilai bahwa kasus ini akan menjadi ujian bagi independensi peradilan dalam menilai antara kepentingan penegakan hukum dan hak politik. Keputusan hakim PN Jaksel nantinya akan menjadi preseden penting bagi kasus serupa di masa mendatang.
