Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Pemerintah mengingatkan pentingnya mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap layanan negara. Dalam rangka menegaskan komitmen tersebut, sejumlah pemerintah daerah mengadakan aksi penutupan jalan sementara untuk memfasilitasi kegiatan berjalan kaki, sekaligus memperketat pengawasan di area publik.
Penutupan jalan selama beberapa jam tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan warga, tetapi juga menjadi sarana mengidentifikasi titik‑titik rawan pungli, seperti pembayaran parkir tidak resmi, layanan transportasi informal, dan proses perizinan yang tidak transparan.
Berikut beberapa langkah yang telah diambil untuk memerangi pungli:
- Pengawasan intensif oleh aparat keamanan dan satpam pada titik masuk dan keluar area publik.
- Pemasangan kamera CCTV yang terintegrasi dengan pusat pemantauan kota.
- Pembentukan unit respons cepat yang menerima laporan masyarakat secara anonim.
- Penerapan sistem pembayaran digital resmi untuk mengurangi interaksi tunai.
- Pelatihan petugas layanan publik tentang etika dan prosedur anti‑korupsi.
Selain itu, pemerintah mendorong partisipasi aktif warga melalui program ‘Adu‑Budi’ yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus pungli secara langsung ke kanal resmi tanpa takut akan reperkusi.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan budaya transparansi dan akuntabilitas akan tumbuh, sehingga praktik pungli tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang.
