Setapak Langkah – 06 Agustus 2026 | Setelah lebih dari sepuluh tahun menggelar aksi mogok kerja, sekelompok pekerja Freeport yang dikenal sebagai “Tim 10” resmi menyerahkan dokumen legalitas beserta tuntutan mereka kepada Said Iqbal, wakil presiden Direktur Utama PT Freeport Indonesia.
Tim 10 terbentuk pada awal 2010-an ketika sejumlah pekerja kontrak menuntut hak‑hak dasar yang belum dipenuhi, termasuk pembayaran gaji yang tertunda, tunjangan kesehatan, serta kepastian status kerja. Selama bertahun‑tahun, mereka melakukan aksi mogok bergilir, mengajukan protes di depan kantor pusat perusahaan, dan melibatkan serikat pekerja nasional.
- Penyerahan dokumen legalitas mencakup kontrak kerja, slip gaji, dan bukti korespondensi dengan manajemen.
- Tuntutan utama meliputi pembayaran tunggakan gaji sebesar sekitar Rp 2,3 triliun, kompensasi atas biaya kesehatan, serta jaminan pensiun.
- Permintaan peninjauan kembali status kontrak menjadi karyawan tetap bagi 150 pekerja yang terlibat.
Para anggota Tim 10 menyatakan harapan bahwa langkah ini akan mengakhiri aksi mogok yang telah menimbulkan kerugian ekonomi tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi komunitas sekitarnya. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama bukan sekadar menuntut kompensasi finansial, melainkan memperoleh keadilan dan kepastian kerja yang berkelanjutan.
Pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa penyerahan tuntutan secara resmi kepada manajemen merupakan titik balik penting. Jika penyelesaian dapat dicapai, diperkirakan akan mengurangi ketegangan industrial di wilayah Papua dan memberi sinyal positif bagi investor asing yang memperhatikan stabilitas operasional tambang.
