Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Dalam sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan pada Selasa (tanggal), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengajukan sejumlah pertanyaan kritis mengenai efektivitas pengawasan pemerintah atas layanan penerbangan di Indonesia. Ia menyoroti potensi celah regulasi yang dapat memengaruhi keselamatan penumpang dan stabilitas industri penerbangan.
- Apakah regulasi yang ada sudah mencakup pengawasan operasional harian maskapai?
- Bagaimana koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan otoritas internasional?
- Apakah ada mekanisme transparansi publik terhadap temuan pengawasan?
Sidang juga menampung pendapat dari perwakilan Kementerian Perhubungan, asosiasi maskapai, serta pakar hukum penerbangan. Mereka menyatakan bahwa Undang-Undang Penerbangan yang baru dirancang untuk memperkuat kerangka pengawasan, namun implementasinya masih memerlukan sinergi antar‑instansi.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sebagian pasal UU Penerbangan bertentangan dengan konstitusi, pemerintah akan diwajibkan melakukan revisi dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya tidak lebih dari enam bulan. Revisi tersebut dapat mencakup penambahan kewenangan bagi otoritas pengawas, peningkatan anggaran, serta pembentukan mekanisme pelaporan independen.
Para pengamat menilai bahwa keputusan MK dapat menjadi titik balik bagi industri penerbangan Indonesia, yang selama ini menghadapi sejumlah insiden keselamatan dan keluhan penumpang terkait layanan. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menurunkan risiko kecelakaan.
Dengan latar belakang meningkatnya volume penumpang domestik dan rencana ekspansi jaringan penerbangan, isu pengawasan menjadi semakin penting. Keputusan MK nantinya akan menjadi acuan bagi pembentukan kebijakan transportasi udara yang lebih berkelanjutan dan aman.
