Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Baru-baru ini, lima pekerja bangunan tewas dalam serangan yang dituduhkan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB‑OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Korban, yang sedang mengerjakan proyek infrastruktur jalan, dilaporkan dianiaya hingga tewas secara brutal.
Insiden tersebut memicu kecaman keras dari anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, yang menilai tindakan pembunuhan ini melanggar hak asasi manusia dan mengancam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Mafirion menuntut agar aparat keamanan segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengungkap identitas pelaku.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh DPR:
- Penangkapan dan penuntutan pelaku tanpa penundaan.
- Peningkatan pengamanan bagi pekerja migran dan proyek infrastruktur di Papua.
- Pengawasan ketat terhadap aktivitas kelompok separatis di wilayah konflik.
- Koordinasi intensif antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa.
Pihak TNI dan Polri telah menyatakan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti permintaan DPR. Dalam pernyataan resmi, TNI menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh warga sipil serta menegakkan hukum, sementara Polri berjanji akan memperkuat kehadiran patroli di area rawan.
Insiden ini menambah daftar panjang aksi kekerasan yang terjadi di Papua Barat sejak meningkatnya ketegangan antara kelompok separatis dan aparat negara. Para pengamat menilai bahwa pembunuhan pekerja konstruksi dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pembangunan infrastruktur penting di wilayah tersebut.
Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, DPR menyerukan dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat Papua. Mereka juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas keamanan yang memadai bagi semua tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lanjutan, dan pihak berwenang diharapkan dapat memberikan laporan resmi dalam waktu dekat.
