Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Febrie Adriansyah, mantan Kepala Jampidsus, kembali menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Penetapan status tersangka ini muncul seiring penyelidikan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi tersebut.
Tim penasihat hukum Febrie menanggapi penetapan tersebut dengan mengajukan dua permohonan praperadilan secara bersamaan. Permohonan pertama menargetkan status tersangka yang dikeluarkan oleh Polri, sementara permohonan kedua menyoroti status tersangka yang dikeluarkan oleh Kejagung. Kedua praperadilan tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan prosedur dan dasar hukum yang mendasari penetapan status tersangka.
Berikut langkah‑langkah yang akan ditempuh dalam proses praperadilan:
- Pengajuan permohonan praperadilan ke Mahkamah Agung.
- Pemeriksaan formalitas berkas oleh Majelis Hakim.
- Pembacaan dan pertimbangan atas keberatan yang diajukan.
- Putusan Mahkamah Agung yang dapat menolak, menerima, atau memodifikasi status tersangka.
Jika Mahkamah Agung memutuskan menolak praperadilan, proses penyelidikan lanjutan oleh Polri dan Kejagung akan tetap berlanjut sesuai dengan temuan investigasi. Sebaliknya, jika praperadilan dikabulkan, status tersangka dapat dicabut atau direvisi, yang berdampak pada kelanjutan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah.
Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya karena melibatkan mantan pejabat tinggi, tetapi juga karena menguji batasan wewenang institusi penegak hukum dalam menetapkan status tersangka. Pengawasan publik dan media terus memantau perkembangan proses hukum ini, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat.
