Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Jaksa Febrie Adriansyah yang sebelumnya ditunjuk sebagai penyidik dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keputusan ini diambil usai Febrie resmi tercatat sebagai tersangka dalam penyelidikan yang sama.
Penonaktifan bersifat sementara dan tidak menghilangkan hak-hak hukum Febrie sebagai terdakwa. Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan akan tetap berjalan secara profesional dan mematuhi semua ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.
Berikut rangkaian kronologis singkat terkait keputusan ini:
- Febrie Adriansyah ditunjuk sebagai jaksa penyidik pada awal tahun 2024 dalam kasus TPPU yang melibatkan sejumlah perusahaan dan individu.
- Pada pertengahan Mei 2024, lembaga penyidik independen menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan Febrie sebagai subjek hukum.
- Setelah bukti tersebut diserahkan kepada Kejagung, Majelis Hakim memutuskan agar Febrie dijadikan tersangka.
- Kejagung kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Penonaktifan Sementara (SKP) terhadap Febrie pada tanggal 2 Juni 2024.
Penonaktifan ini tidak berarti kasus akan dihentikan. Penyidik lain yang ditunjuk akan melanjutkan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan berkas perkara untuk diproses di pengadilan.
Para pengamat hukum menilai langkah ini penting untuk menjaga integritas institusi kejaksaan serta memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus yang sensitif. Di sisi lain, kelompok yang mendukung Febrie menilai penonaktifan sebagai tindakan yang terlalu cepat sebelum proses peradilan selesai.
Sementara itu, Kejagung menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan menolak segala bentuk intervensi politik dalam proses penyidikan.
