Setapak Langkah – 30 Juli 2026 | Militan gerakan Houthi di Yaman tengah mengembangkan rencana kontroversial untuk mengenakan biaya transit, yang disebut “pajak tol”, pada semua kapal komersial yang melintasi Selat Bab el‑Mandeb, jalur strategis di Laut Merah.
Selat Bab el‑Mandeb menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia dan menjadi salah satu koridor pelayaran terpenting dunia, melayani sekitar 10 % volume perdagangan minyak mentah serta jutaan TEU kontainer tiap tahunnya.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, kapal yang berlayar antara Asia, Eropa, dan Afrika harus membayar tarif yang ditetapkan oleh otoritas Houthi setiap kali melewati selat. Besaran tarif belum diungkap secara resmi, namun diperkirakan akan berada di kisaran beberapa ratus dolar per kapal, cukup signifikan untuk mengubah biaya logistik global.
- China diprediksi menjadi salah satu benefisiari utama karena perusahaan pelayaran Tiongkok memiliki jaringan rute yang luas melalui Laut Merah. Kebebasan operasional China dapat meningkatkan volume kapal yang bersedia menanggung biaya tambahan.
- Arab Saudi akan merasakan tekanan ekonomi dan politik yang lebih besar karena wilayahnya berada di dekat selat tersebut dan Riyadh berupaya menjaga aliran perdagangan bebas dari gangguan.
Pemerintah Yaman yang dikuasai Houthi belum mengumumkan dasar hukum yang mendasari pajak tersebut, sehingga langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap hukum maritim internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa‑Negara tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Sejumlah negara dan organisasi pelayaran dunia, termasuk Asosiasi Pengusaha Pelayaran Internasional (ICS), telah mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan menolak praktik yang dapat dianggap sebagai pemerasan.
| Faktor | Potensi Dampak |
|---|---|
| Biaya tambahan per kapal | Meningkatkan biaya pengiriman hingga 5‑7 %. |
| Waktu transit | Penundaan tambahan karena prosedur pembayaran. |
| Keamanan | Risiko peningkatan ketegangan di wilayah konflik. |
Para analis menyatakan bahwa jika Houthi berhasil menegakkan pajak ini, negara‑negara pengguna jalur tersebut dapat mempertimbangkan alternatif rute, seperti mengalihkan kapal ke jalur Cape of Good Hope atau memperkuat kerja sama dengan pelabuhan di Timur Tengah yang tidak berada di bawah kontrol Houthi.
Untuk saat ini, kebijakan tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum ada implementasi resmi. Namun, dinamika ini menambah kompleksitas geopolitik di Laut Merah, memaksa pelaku industri logistik dan pemerintah untuk menilai kembali strategi rantai pasokan mereka.
