Setapak Langkah – 29 Juli 2026 | Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penyegelan di sejumlah ruangan dan kantor setelah dilaksanakannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Penyelidikan yang dipimpin KPK mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan dana publik yang mencapai lebih dari dua miliar rupiah.
Proses penyegelan dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain ruang kerja Bupati di Kantor Pemkot Pemalang, kantor Dinas Perhubungan, dan ruang rapat di Balai Desa setempat. Tim KPK menutup akses, mengamankan barang bukti, serta melakukan inventarisasi uang tunai dan dokumen keuangan yang diduga terkait kasus korupsi.
Berikut ini rangkuman temuan KPK:
- Uang tunai lebih dari Rp 2 miliar disita di tiga lokasi berbeda.
- Beberapa laptop, smartphone, dan hard disk eksternal yang berisi data transaksi keuangan.
- Dokumen kontrak proyek pembangunan infrastruktur yang diduga tidak transparan.
- Kunci brankas kantor Bupati yang kini berada di bawah pengawasan KPK.
Reaksi pihak Pemalang masih bersifat singkat. Sekretaris Bupati menyatakan akan kooperatif dalam proses hukum dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa langkah penyegelan merupakan bagian dari upaya memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau dimanipulasi selama proses penyidikan.
Kasus ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang menjadi sasaran OTT KPK dalam upaya memberantas korupsi di tingkat lokal. Para pengamat politik menilai bahwa tindakan tegas KPK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi anti‑korupsi, meski sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kontrol internal di pemerintahan daerah.
Jika terbukti bersalah, Anom Widiyantoro dapat menghadapi sanksi pidana penjara serta denda yang signifikan, sesuai dengan Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
